Once bahkan mengangkat ironi sejarah: ketika generasi muda Indonesia sedang mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 1928, para seniman dunia justru melakukan revisi terhadap Konvensi Bern untuk memperkuat perlindungan bagi para penampil.
“Bayangkan, saat kita berjuang untuk Sumpah Pemuda, mereka sudah meratifikasi, mereka sudah bikin revisi dari konvensi sebelumnya,” jelas Once.
Puncak dari persoalan ini, menurut Once, terjadi pada era 1980-an ketika konser amal “Live Aid” dan lagu “We Are the World” dirilis guna membantu korban kelaparan di Ethiopia. Rekaman aksi kemanusiaan tersebut diputar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun dari penayangan dan penjualannya di Indonesia, terungkap bahwa tidak ada dana royalti yang disalurkan untuk tujuan amal tersebut.
“Diketahui tidak ada aliran royalti dari Indonesia. Maka dunia musik, dunia, marah-marah sama Indonesia,” tegas Once.
Gelombang kritik dari komunitas musik internasional akhirnya menjadi titik balik yang memaksa Indonesia untuk menyusun sistem royalti yang lebih tertib. Dorongan kuat dari luar negeri inilah yang melahirkan langkah besar pada 1990, ketika terbentuk Lembaga Kolektif Manajemen pertama, yakni Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang digagas oleh Candra Darusman dan Enteng Tanamal. Ia menegaskan bahwa kesadaran mengenai pentingnya royalti di Indonesia sesungguhnya masih sangat muda dan muncul bukan dari dorongan internal, melainkan desakan global. “Baru tahun 1990-an,” tutup Once.