JAKARTA, iNews.id – Sejumlah kementerian dan lembaga negara menggelar rapat koordinasi strategis untuk menyatukan arah kebijakan penguatan moderasi beragama di Indonesia pada tahun 2026.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama ini dikemas dalam bentuk Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama.
Tidak hanya kementerian teknis, utusan dari Polri dan TNI juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin, yang mewakili Menteri Agama Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan fondasi penting bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, praktik keberagamaan harus diarahkan pada nilai-nilai substantif yang berdampak nyata pada sosial masyarakat.
"Narasi untuk memperdalam dan menerapkan ajaran agama dalam praktik kehidupan bermasyarakat perlu terus disuarakan. Ini diperlukan agar terbentuk kesadaran kolektif dalam membangun Indonesia yang rukun di tengah perbedaan," ujar Kamaruddin Amin dalam keterangan resminya, Minggu (8/2/2026).
Kamaruddin mengungkapkan, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan pesan kebangsaan dan pemahaman agama yang damai sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenag tengah mengembangkan program strategis seperti Ekoteologi, Kurikulum Berbasis Cinta, hingga pemberdayaan ekonomi umat.
Kepala BMBPSDM, Muhammad Ali Ramdhani menekankan, penguatan moderasi beragama tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Agama sendirian. Perlu ada sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
"Penguatan moderasi beragama adalah kebijakan strategis nasional. Diperlukan forum koordinasi yang mampu menyelaraskan kebijakan agar sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," papar Ali Ramdhani.