Temuan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengadaan dan potensi konflik kepentingan. Pasalnya, Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Di tengah ramainya perbincangan tersebut, manajemen RANS akhirnya memberikan klarifikasi. Dalam pernyataan resminya pada Rabu (11/11/2026), perusahaan menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RANS juga menjelaskan bahwa nilai kontrak Rp14,69 miliar bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial. Nilai tersebut mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, hingga berbagai aktivitas promosi lainnya.
Perusahaan turut menyebut empat kampanye bersama dua kementerian tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 output. RANS mengklaim seluruh pekerjaan mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan untuk klien lainnya.
Terkait perhatian publik mengenai kemungkinan konflik kepentingan, RANS menyatakan memahami sorotan tersebut. Perusahaan juga menegaskan telah membangun ekosistem bisnisnya sejak 2018, sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.