JAKARTA, iNews.id - Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tak mau ketinggalan hadir langsung menyaksikan debat Calon wakil presiden (Cawapres) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta Convention Center, Jumat (22/12/2023). Mereka datang mengenakan pakaian daerah.
Salah satu anggota, deputi inklusi TPN Ganjar-Mahfud, Ruby Khalifah mengungkap pihaknya mengenakan pakaian adat sebagai bentuk perayaan hari ibu. Sambil mengingatkan masyarakat kalau tercetusnya hari ibu tanggal 22 Desember berkat kongres perempuan pertama yang diselenggarakan di Jogjakarta pada 1928.
"Kita ingin mengingat kepada orang bahwa pada saat kongresnya perempuan di Jogja waktu itu yang dateng itu dari berbagai macam tempat berbagai etnik dan budaya. Maka dari itu ingin mengingatkan masyarakat lagi," kata Ruby .
Selain itu, makna pakaian adat yang dikenakan setiap daerah, pihaknya Ingin menyampaikan pesan kalau pesta demokrasi lima tahunan ini harus dinikmati oleh berbagai kalangan dari Sabang sampai Merauke. Dia hari ini datang mengenakan pakaian adat khas Minangkabau.
"Konteknya Nusantara, kita merepresentasikan keberagaman Indonesia, dimana dalam konteks kita bicara tentang pemilu bukan hanya Jawa ya tapi kepentingan dari semua perempuan Indonesia," ujar Ruby.
Dia menambahkan, mengenakan pakaian adat berbagai daerah menurutnya selaras dengan visi misi pasangan Ganjar-Mahfud, yang akan memperjuangkan hak-hak kelompok rentan.
"Apa lagi saat ini debatnya ngomongin ekonomi kerakyatan jadi udah pasti perempuan enggak boleh di tinggal kaum disabilitas enggak boleh ditinggal dan kelompok-kelompok rentan yang lainnya, ekonomi kerakyatan harusnya ya harus inklusif, nah pesan itu yang ingin kita sampaikan kepada publik melalui ekspresi berpakaian kami," katanya.
Sebagai informasi, debat kedua ini akan digelar pada tanggal 22 Desember 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat sekira pukul 19.00 WIB. Adapun, tema debat kedua yang akan diangkat diantaranya; ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, pajak dan Tata kelola APBN-APBD, Investasi, perdagangan, infrastruktur dan Perkotaan.