Perseroan juga menegaskan bahwa proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah, termasuk platform Inaproc.id dan sistem e-katalog.
Menurut manajemen, mekanisme tersebut menjadi bagian dari proses pengadaan yang transparan dan tidak memberikan hak istimewa kepada perusahaan.
Meski telah memberikan penjelasan, sorotan terhadap proyek pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar tersebut tetap menjadi perhatian, terutama terkait batas antara kepentingan bisnis perusahaan dan jabatan publik yang diemban pemiliknya.