JAKARTA, iNews.id - Krisdayanti dikenal sebagai artis yang juga terjun ke dunia politik. Dia dipercaya menjadi anggota DPR Komisi IX dengan lingkup tugas di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Belum lama ini, artis yang akrab disapa KD pun membeberkan besarnya gaji pokok serta tunjangan yang didapatkan selama jadi anggota DPR. Salah satunya adalah dana reses atau aspirasi sebesar Rp 450juta, yang pada pelaksanaannya semua dikembalikan untuk rakyat.
“Dana reses bukan pendapatan pribadi anggota DPR, tapi kembali lagi ke rakyat,” kata Krisdayanti dalam siaran pers klarifikasi yang diterima iNews.id, Rabu (15/9/2021).
KD juga menjelaskan sehubungan dengan tayangan di YouTube Channel ‘Akbar Faizal Uncensored’ pada 13 September 2021 dengan judul ‘Nekat! Krisdayanti Berani Bicara Politik Disini, ada beberapa tambahan informasi untuk mengklarifikasi pernyataan sebelumnya.
Pertama, dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR, melainkan dana untuk kegiatan guna menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Anggaran tersebut wajib dipergunakan oleh anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyerap aspirasi rakyat. Aspirasi ini yang kemudian disalurkan anggota DPR dalam bentuk kerja-kerja legislasi, pengawasan dan anggaran, sebagaimana fungsi DPR yang diamanatkan konstitusi.
Kedua, pada pelaksanaannya di lapangan, dana reses digunakan untuk membiayai berbagai hal teknis kegiatan menyerap aspirasi masyarakat ini. Bentuk kegiatan banyak juga merupakan usulan dari masyarakat, mulai dari pertemuan biasa masyarakat dengan anggota DPR, sampai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi dana reses yang berasal dari rakyat ini pada akhirnya kembali lagi ke rakyat dalam berbagai bentuk kegiatan.
Ketiga, kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang telah dianggarkan oleh negara ini tidak saja berlaku bagi anggota DPR, tapi juga untuk anggota DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota/Kabupaten sesuai dengan keketentuan UU MD3. Penggunaan anggaran negara ini dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, sehingga wajib dilaporkan ke Sekretariat Dewan di masing-masing tingkatan, dan dalam hal DPR RI, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).