JAKARTA, iNews.id - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda TNI Agung Handoko (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan perihal penetapan tersangka Kepala Basarnas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023).
Pertemuan tersebut membahas koordinasi Puspom TNI dengan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Periode 2021- 2023 Marsdya TNI Henri Alfiandi, menjadi tersangka terkait tender proyek pengadaan peralatan di Basarnas yang merugikan negara Rp88,3 miliar.
Mabes TNI menyebut KPK salah prosedur dalam penetapan tersangka dugaan korupsi itu.
KPK mengaku penyidik khilaf atas penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi.