JAKARTA, iNEWS.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyindir segelintir elite yang mengkritik kebijakan membina siswa nakal di barak TNI-Polri. Menurutnya, mereka hanya bisa berkomentar.
Dedi usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin mempertanyakan, apakah elite-elite yang mengkritiknya mengurusi persoalan tawuran yang terjadi setiap hari. Begitu juga dengan anak-anak yang di tidur tiap hari di kolong jembatan.
Namun, Dedi tak menjawab apakah dirinya sebagai kepala daerah sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait rencana kebijakan itu. Hanya saja, dia yakin Kemendikdasmen juga telah memantau kebijakannya.
Dia mengklaim kebijakan tersebut sudah disetujui oleh para orang tua. Bahkan, warga Jawa Barat juga mendukungnya.
Dedi Mulyadi mengungkapkan sejumlah kriteria siswa yang bermasalah dan perlu dibina di barak TNI-Polri, di antaranya tukang tawuran, mabuk, tukang main Mobile Legends yang sampai tidak tidur malam. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap mulai awal Mei 2025.
Dia menuturkan, para siswa yang suka melawan orang tua, berbuat onar hingga membolos sekolah juga akan dibina. Para siswa nantinya tetap belajar di barak selayaknya sekolah. Bedanya, mereka belajar di area kompleks TNI atau Polri.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan para siswa tetap belajar sebagaimana rutinitas di sekolah, namun pola hidupnya akan diubah menjadi lebih disiplin seperti bangun tidur lebih pagi, membersihkan halaman, hingga olahraga.