JAKARTA, iNEWS.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dedi dan KPK membahas terkait penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.
Dedi menceritakan, saat ini Pemprov Jabar tengah melakukan upaya efisiensi dan realokasi anggaran. Realokasi yang dimaksud ialah memindahkan belanja tidak penting ke belanja yang lebih penting terutama dalam sektor-sektor krusial.
Menurut Dedi, Pemprov Jabar melakukan realokasi anggaran hingga mencapai Rp5 triliun dari APBD tahun ini. Anggaran ini harus direalokasi lantaran dinilai memboroskan.
Salah satunya di dunia pendidikan. Menurutnya, ada Rp700 miliar lebih belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi yang dianggarkan tahun ini. Namun, dana itu dinilai tidak terlalu mendesak karena saat ini yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru.
Kemudian, ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Sementara menurut Dedi, yang dibutuhkan hari ini adalah jalan rakyat, bukan perjalanan dinas.
Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyambut baik langkah Gubernur Jawa Barat itu. Dia berharap gagasan ini dapat membuat langkah perubahan terhadap masyarakat.