JAKARTA, iNEWS.ID - Kejaksaan Agung mengusut keterlibatan kuasa pengguna anggaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Dokumen penting dari penggeledahan kini jadi bahan penyidikan intensif.
Salah satu yang tengah ditelusuri Kejagung adalah sosok kuasa pengguna anggaran (KPA) yang berperan dalam proyek senilai Rp9,9 triliun tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan dokumen-dokumen hasil penggeledahan di tiga lokasi kini tengah diteliti, termasuk untuk mengidentifikasi siapa KPA yang terlibat.
Pengadaan laptop ini awalnya dirancang sebagai bantuan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) untuk mendukung asesmen kompetensi minimal di sekolah. Namun, penggunaan OS Chrome pada Chromebook menimbulkan kendala teknis, terutama karena terbatasnya akses internet di sejumlah daerah.
Uji coba yang pernah dilakukan oleh Pustekkom Kemendikbudristek pada 2018–2019 sempat merekomendasikan penggunaan OS Windows. Tapi anehnya, rekomendasi itu diganti dengan kajian baru yang tetap mengusung OS Chrome. Kejagung menduga perubahan ini tidak didasarkan pada kebutuhan riil, melainkan ada motif lain yang kini tengah diusut.
Penyidikan resmi atas kasus ini dimulai sejak 20 Mei 2025. Hingga kini, proses masih terus berjalan untuk mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab dalam proyek pengadaan laptop Chromebook bernilai Rp9,9 triliun itu.
Sementara, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam konferensi pers Selasa kemarin mengaku terkejut pengadaan laptop Chromebook diusut Kejagung. Ia mengklaim sejak awal sudah melibatkan jaksa untuk mengawal proses pengadaan dan meyakini seluruh prosedur telah sesuai aturan.