JAKARTA, iNews.id - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai polemik ijazah dirinya dan Wakil PresidenGibran Rakabuming Raka tidak lepas dari dugaan operasi politik. Dia juga menyinggung adanya pihak yang disebut sebagai “penumpang gelap” diduga memanfaatkan isu tersebut untuk menyerang reputasi politik dirinya dan Gibran.
Jokowi tidak menyebut secara spesifik siapa pihak yang dimaksud. Namun, pernyataannya kembali menyoroti polemik ijazah yang terus bergulir dan kini turut diwarnai perdebatan mengenai langkah politik maupun konstitusional.
Isu tersebut kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan minimal SMA.
Putusan itu tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan tersebut memunculkan dorongan dari sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana dan kelompok advokasi, agar DPR menindaklanjuti persoalan itu melalui mekanisme politik dan konstitusional. Wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan pun kembali mencuat dalam perdebatan publik.
Sebelumnya, Jokowi juga menegaskan bahwa wacana pemakzulan harus mengikuti prosedur yang berlaku. Setiap langkah, menurutnya, perlu ditempuh melalui mekanisme demokrasi, konstitusi, dan hukum, bukan semata-mata berdasarkan desakan politik.