JAKARTA, iNews.id - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung dugaan operasi politik untuk menurunkan reputasi dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat isu ijazah. Denny justru menilai keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024 sebagai bentuk operasi politik.
Denny mengatakan, pihaknya membawa persoalan pencalonan Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji melalui argumentasi, bukti, saksi, dan keterangan ahli dalam persidangan terbuka untuk umum.
"Yang pertama apakah ada operasi politik? Saya tidak paham kepada siapa pernyataan itu ditunjukkan. Tetapi kalau kami membawa persoalan ini ke hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi, kami mengajak pihak-pihak beradu argumentasi, logika, nalar dengan bukti, dengan saksi, dengan ahli di persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga fakta-fakta persidangan bisa dipertanggungjawabkan, bisa dinilai, dilihat bersama-sama," ujar Denny dalam video yang diunggah lewat channel YouTube Denny Indrayana, Sabtu (17/10/2026).
Dia kemudian menuding Jokowi melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Menurut Denny, hal itu terlihat dari perubahan aturan persyaratan pencalonan yang dinilainya menguntungkan Gibran.
"Yang menurut kami operasi politik justru adalah cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Yang paling sekarang mengemuka adalah diubahnya pasal-pasal syarat menjadi menggibran, disesuaikan dengan kondisi Gibran," kata Denny.