JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Agung (MA) mencabut peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Dalam aturannya, pemerintah melakukan pengetatan pemberian remisi bagi para terpidana korupsi, terorisme, hingga narkoba.
Dengan adanya putusan MA, maka narapidana korupsi, terorisme, hingga narkoba bisa mendapatkan hak remisi yang sama dengan napi lainnya. Lantas apa kata warga perihal hal ini?