JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani mendesak agar pelaku pengoplos beras premium ditindak tegas. Menurutnya, rakyat tidak boleh menjadi korban.
Puan menerangkan, masalah ini bukan sekadar perdagangan, tapi menyangkut hak dasar masyarakat atas pangan yang layak, terjangkau, dan jujur secara informasi.
Karena itu, Puan mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis demi memulihkan kepercayaan publik dan memastikan perlindungan bagi konsumen.
Selain itu, penegakan hukum menyeluruh harus dilakukan tak hanya kepada pelaku teknis, tapi juga jaringan distribusi dan korporasi besar di balik praktik manipulatif ini.
Bahkan, Puan mendorong agar dilakukan evaluasi terkait distribusi beras yang dilakukan selama ini. Menurutnya, kedaulatan pangan tidak cukup dilihat dari seberapa banyak beras yang diproduksi.
Sebagai informasi, Kementerian Pertanian menemukan 212 merek beras di 10 provinsi diduga menjual beras oplosan dan tidak sesuai dengan standar. Dari temuan itu, 86 persen beras diklaim sebagai premium atau medium, tapi ternyata beras biasa.