MAKKAH, iNews.id - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta pemerintah segera menata badal haji atau haji yang diwakilkan agar lebih terstruktur. Timwas mengusulkan pemerintah membentuk sebuah lembaga resmi di bawah direktorat jenderal Kementerian Haji dan Umrah untuk mengelola pelaksanaannya.
Usulan ini mencuat menyusul maraknya penawaran badal haji yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak terkoordinasi secara resmi, seperti biro perjalanan wisata hingga warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi.
"Saya mengharapkan kementerian membuat suatu kelembagaan resmi untuk badal haji. Sehingga betul-betul jelas siapa yang membadalkan, siapa yang menerima badalnya, dan pelaksanaannya terkontrol secara penuh. Ini akan lebih meyakinkan masyarakat bahwa ibadah haji dijalankan dengan benar," kata Cucun, dikutip Senin (1/6/2026).
Menurutnya, urgensi pelembagaan ini akan semakin tinggi jika ke depannya pemerintah menerapkan syarat screening kesehatan yang lebih ketat. Kondisi tersebut berpotensi menaikkan angka jemaah yang harus dibadalkan.
"Ketika badal haji ini tidak dilembagakan, justru akan terus terjadi problematika," ujarnya.