Resolusi yang disetujui 119 negara itu juga mendesak junta militer Myanmar untuk menghormati hasil pemilu pada November 2020 yang memenangkan partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) serta membebaskan para tahanan politik.
Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Sabtu memberikan komentar yang menolak resolusi tersebut dengan menyebutnya dibuat berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah.
Pernyataan itu juga mempertanyakan legitimasi Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun yang telah berbicara atas nama pemerintah.