Ditanya soal masalah klausa inspeksi, Direktur Pengendalian Senjata Konvensional di Kementerian Pertahanan Afrika Selatan Ezra Jele mengatakan, pemerintah mempertimbangkan beberapa klausa ketika mengevaluasi izin ekspor senjata, termasuk di antaranya isu hak asasi manusia, konflik regional, risiko pengalihan, resolusi Dewan Keamanan PBB dan kepentingan nasional.
Asosiasi Industri Dirgantara, Maritim dan Pertahanan Afrika Selatan (AMD) menyatakan, perselisihan itu dapat mengancam kelangsungan hidup sektor ini.
"Kami memiliki satu klausa yang melumpuhkan ekspor kami senilai 25 miliar rand (1,7 miliar dolar AS) saat ini," kata Kepala AMD Simphiwe Hamilton, kepada Reuters.
Badan industri memperkirakan pemblokiran ekspor tersebut dapat menyebabkan hilangnya hingga 9.000 pekerjaan di perusahaan pertahanan dan industri pendukung.