“UEA mengutuk pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengusulkan agar UEA berpartisipasi dalam pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang diduduki Israel,” ungkap Menlu UEA, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, melalui media sosialnya pada Sabtu, 11 Mei 2024.
“UEA menekankan bahwa perdana menteri Israel tidak memiliki wewenang untuk mengambil langkah tersebut, dan UEA menolak untuk terseret ke dalam rencana apa pun yang bertujuan untuk menutupi kehadiran (orang-orang) Israel di Jalur Gaza,” kata Abdullah lagi.
Pada waktu itu, menlu tersebut juga menuturkan, Pemerintah UEA siap memberikan dukungan apa pun kepada Pemerintah Palestina yang akan dibentuk secara mandiri. Menurut Abdullah, pemerintahan Palestina yang dibentuk mesti memenuhi harapan dan aspirasi persaudaraan rakyat Palestina, serta memiliki integritas dan kompetensi.