Pemerintah Israel telah menolak untuk mengakui Palestina sebagai entitas politik dan diplomatik yang independen. Tel Aviv pun telah membangun banyak permukiman di wilayah pendudukan di Tepi Barat, meskipun ada keberatan dari PBB.
Pada akhir Desember 2022, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi tentang praktik Israel yang memengaruhi hak asasi manusia rakyat Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Di bawah resolusi tersebut, Majelis Umum PBB meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan pendapat tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran Israel terhadap hak-hak Palestina, khususnya aneksasi dan pendudukan wilayah mereka.