WASHINGTON, iNews.id - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan menyetujui pengiriman bom klaster atau amunisi tandan ke Ukraina. Rezim Kiev sejak lama meminta AS mengirim Dual-Purpose Conventional Improved Munitions (DPICM), namun tak disetujui.
Sebanyak 123 negara meneken pakta pelarangan bom klaster pada 2008, yakni produksi, penggunaan, dan penimbunan. Sebagian besar anggota NATO ikut meneken pakta tersebut, namun AS, Rusia, dan Ukraina menolak.
Departemen Pertahanan AS (Pentagon) dilaporkan akan mengirim ribuan bom klaster ke Ukraina yang dimasukkan dalam paket bantuan terbaru senilai 800 juta dolar AS. Setiap bom bisa berisi puluhan subbom yang meledak di area luas, sehingga berpotensi melukai bahkan membunuh warga sipil.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, pengiriman bantuan diperkirakan diumumkan pada Jumat ini.
Pengiriman bom klaster sebenarnya dilarang oleh undang-undang (UU) AS terkait produksi, penggunaan, atau pengiriman amunisi yang memiliki tingkat kegagalan lebih dari 1 persen. Namun Joe Biden bisa saja mengizinkannya untuk kasus yang bisa mengancam keamanan nasional.
Jenis bom klaster yang dipertimbangkan untuk dikirim ke Ukraina adalah peluru artileri M864. Bom ini pertama kali diproduksi pada 1987 dan bisa ditembakkan dari meriam howitzer 155 mm. Meriam itu sudah dipasok terlebih dulu oleh AS dan sekutunya ke Ukraina.
Perkiraan terakhir Pentagon 20 tahun lalu mengungkap, peluru artileri itu memiliki tingkat kegagalan 6 persen. Artinya empat dari total 72 subbom di dalam amunisi tandan berpotensi tidak meledak dan tersebar di area seluas sekitar 22.500 meter persegi.