Pada September lalu, Departemen Perdagangan memberi tahu beberapa perusahaan AS bahwa mereka harus mendapat lisensi sebelum memasok barang untuk SMIC.
Pemicunya, departemen menyebut ada risiko peralatan-peralatan yang dipasok ke SIMC digunakan untuk tujuan militer.
Daftar 'Perusahaan Militer Komunis China' sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tahun 1999 mewajibkan Departemen Pertahanan untuk menyusun katalog perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Meski demikian Pentagon baru menjalankan amanat UU itu pada 2020.
Perusahaan raksasa lainnya seperti Hikvision, China Telecom, dan China Mobile, juga sudah dimasukkan dalam daftar pada awal 2020.
Gedung Putih bulan lalu menerbitkan perintah eksekutif yang berusaha memenuhi daftar tersebut dengan melarang investor AS membeli sekuritas perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitam mulai November 2021.