Gejolak politik di Myanmar menjadi krisis internasional pertama yang dihadapi Presiden AS Joe Biden. Dia sebelumnya berjanji memprioritaskan penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam kebijakan luar negeri dan akan bekerja sama dengan sekutu menghadapi krisis ini.
Merespons kudeta militer, AS mengambil sikap dengan membatasi bantuan untuk Myanmar dan mengancam akan menjatuhkan sanksi baru lainnya terhadap militer negara tersebut.
Tak hanya itu, AS juga telah berupaya mendorong tetangga Myanmar, China, untuk secara terbuka bergabung dengan negara lain mengecam gerakan antidemokrasi oleh militer Myanmar.
Namun, China sejauh ini menggambarkan pengambilalihan pemerintahan oleh militer Myanmar adalah perombakan kabinet besar-besaran.