WASHINGTON, iNews.id - Amerika Serikat (AS) prihatin dengan kebijakan pemerintahan Myanmar pascakudeta yang menerapkan jam malam serta membatasi pertemuan publik tak lebih dari lima orang, setelah demonstrasi besar-besaran menentang penggulingan Aung San Suu Kyi.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menegaskan pemerintahannya mendukung rakyat Myanmar dalam menuntut hak mereka.
“Kami mendukung rakyat Myanmar, mendukung hak mereka untuk berkumpul secara damai, termasuk melakukan unjuk rasa secara damai sebagai dukungan terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis,” kata Price, dikutip dari Reuters Selasa (9/2/2021).
Seperti diketahui, pemerintahan militer Myanmar di bawah kepemimpinan Jenderal Min Aung Hlaing memberlakukan jam malam dan melarang pertemuan lebih dari lima orang di dua kota besar, Yangon dan Mandalay. Tindakan ini untuk membendung unjuk rasa melibatkan puluhan ribu orang menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi.
Kerumunan lebih dari lima orang dilarang di tujuh daerah Yangon dan Mandalay dan diperkirakan akan meluas ke kota lain. Warga dilarang meninggalkan rumah mereka antara pukul 20.00 hingga 04.00 waktu setempat. Perintah itu dikeluarkan pada Senin malam dan berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Gejolak politik di Myanmar menjadi krisis internasional pertama yang dihadapi Presiden AS Joe Biden. Dia sebelumnya berjanji memprioritaskan penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam kebijakan luar negeri dan akan bekerja sama dengan sekutu menghadapi krisis ini.