ASEAN ingin bagian yang berbunyi "Menyerukan penangguhan segera atas pasokan, penjualan atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata dan amunisi, ke Myanmar" dihapus.
ASEAN menginginkan draf resolusi menekankan pada keprihatinan mendalam tentang penahanan para tahanan politik ketimbang mengutuk kudeta. Mereka menyerukan pembebasan para tahanan segera dan tanpa syarat.
Myanmar berada dalam krisis sejak kudeta militer menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Lebih dari 4.000 orang ditahan termasuk Aung San Suu Kyi serta politisi partai berkuasa sebelum kudeta.
Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum namun memiliki kekuatan politik. Berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.