"Akan melakukan segala kemungkinan untuk mematuhi norma demokrasi pemilu yang bebas dan adil, sebagaimana ditetapkan Konstitusi 2008, perdamaian abadi, dan kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif bagi rakyat Myanmar," bunyi pernyataan yang di-posting di Facebook.
Padahal sebelum itu militer menegaskan akan merespons dengan tindakan tegas jika tuntutan mereka soal penyelidikan kecurangan pemilu tak ditanggapi. Pernyataan itu memicu spekulasi kuat potensi kudeta militer.
Komisi pemilihan umum Myanmar membantah tuduhan militer soal kecurangan dengan menegaskan tidak ada kesalahan masif yang memengaruhi hasil penghitungan suara.
Sesuai UU Myanmar, militer diberi jatah 25 persen kursi parlemen serta menduduki tiga posisi menteri di kabinet Suu Kyi.