Komunitas internasional menyebut pengadilan Myanmar di bawah pemerintahan junta sebagai lelucon.
"Ini adalah serangan besar terhadap hak-haknya dan bagian dari kampanye untuk mengubur dan NLD (Partai Liga Nasional untuk Demokrasi) selamanya," kata Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch (HRW) Asia.
NLD merupakan partai berkuasa yang dipimpin Suu Kyi sebelum kudeta.