"Ada sejumlah hal yang belum jelas bagi saya bahkan setelah mengujungi pulau itu," ujar Yanghee Lee, seperti dilaporkan Reuters, Selasa (12/3/2019).
Termasuk, katanya, apakah pulau itu benar-benar bisa dihuni manusia.
"Relokasi yang tak terencana dengan baik serta tanpa persetujuan para pengungsi yang bersangkutan, berpotensi menciptakan krisis baru," kata Lee, yang berkunjung ke pulau itu pada Januari lalu.
Pemerintah Bangladesh, menurut dia, berkewajiban memastikan bahwa pemindahan ini tidak menimbulkan krisis baru.
Pemerintah Bangladesh belum memberikan tanggapan terhadap masalah ini.
Lee, yang dilarang mengunjungi Myanmar, dalam laporannya ke Komisi HAM PBB di Jenewa menyatakan sekitar 10.000 warga sipil melarikan diri dari Rakhine sejak November akibat kekerasan dan kurangnya bantuan kemanusiaan.
Dia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera membawa kasus ini ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).