Dia menambahkan memorandum tersebut muncul dari hasil diskusi dengan anggota parlemen.
“Tidak ada standar baru dalam memo ini. Kami tidak menerapkan standar baru untuk bantuan militer. Sebaliknya kami menyatakan secara terbuka standar-standar yang ada dalam hukum internasional termasuk hukum konflik bersenjata," ujarnya.
Salah satu isi dari memorandum tersebut mengingatkan penerima bantuan militer AS untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional serta mengurangi risiko korban rakyat sipil.
Selain ke Israel, memo itu juga dikirim ke negara-negara lain yang mendapat senjata AS.
Serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga 9 Februari 2024 telah menewaskan hampir 28.000 orang. Sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan.
AS mengirim bantuan militer 3,8 miliar dolar ke Israel setiap tahun. Angkanya ditingkatkan sejak perang dengan Hamas. Kelompok sayap kiri Partai Demokrat serta komunitas Arab-Amerika mengecam keras dukungan penuh pemerintahan Biden terhadap Israel. Bantuan itu semakin membuat Israel besar kepala dan merasa operasi militernya di Gaza mendapat perlindungan.
Negara-negara lain yang menggunakan persenjataan AS juga diberitahu, kata seorang pejabat AS, yang menolak menyebutkan nama negara-negara tersebut.