Dalam pernyataannya, Partai Republik meminta Mahkamah Agung menghentikan perhitungan ribuan surat suara yang dikirim melalui pos--yang diyakini sebagian besar memilih Biden. Alasannya, surat-surat itu tiba di pusat perhitungan sehari setelah hari pemilihan, Selasa (3/11/2020), yang menurut Republik harusnya didiskualifikasi.
Republik juga meminta pengadilan meninjau ulang keputusan pemerintah Pennsylvania menerima surat suara "yang datang terlambat."
"Mengingat hasil pemilihan umum 3 November 2020, pemungutan suara di Pennsylvania mungkin akan menentukan Presiden Amerika Serikat berikutnya," isi pernyataan Partai Republik dikutip dari AFP, Sabtu (7/11/2020).
"Tidak jelas apakah semua 67 dewan pemilihan county (setingkat kabupaten) memisahkan surat suara yang datang terlambat," lanjutnya.
Partai Republik selama berbulan-bulan telah memperjuangkan keputusan negara untuk menerima surat suara yang telah dikirim dengan cap pos pada 3 November dan tiba dalam tiga hari setelah hari pemilihan--mereka tiba pada hari Jumat.
Mahkamah Agung negara bagian memutuskan keputusan itu sah dan kemudian naik banding dalam sistem federal hingga Mahkamah Agung.
Biden unggul sementara atas Trump