WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meneken perintah untuk mereformasi kepolisian sebagai respons atas pembunuhan pria kulit hitam George Floyd oleh petugas di Minneapolis.
Perintah eksekutif tersebut menekankan pada tiga hal, yakni kualifikasi dan sertifikasi polisi, meningkatkan pertukaran informasi untuk melacak petugas yang diduga menggunakan kekuatan berlebihan, serta pembuatan program co-reponder terkait kasus kesehatan mental, kecanduan narkoba, maupun tunawisma.
Selain itu departemen kepolisian tidak boleh menggunakan cara mengunci leher tersangka kejahatan, melakukan aktivitas fisik yang bisa membatasi kemampuan tersangka bernapas dengan tujuan melumpuhkan kecuali dalam situasi yang diizinkan oleh hukum.
Lebih lanjut Trump menentang rencana membubarkan atau merombak total kepolisian, sebagaimana disetujui dewan kota Minneapolis. Dia bahkan menyebut gagasan tersebut radikal.
"Tanpa polisi, akan terjadi kekacauan. Tanpa hukum, akan muncul anarkistis, dan tanpa keamanan, akan terjadi kehancuran," ujarnya, dikutip dari Xinhua, Rabu (17/6/2020).
Keputusan Trump ini diambil bersamaan dengan rencana parlemen untuk mereformasi kepolisian. Pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dipimpin politikus Partai Demokrat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk memastikan para petugas polisi bertanggung jawab atas pelanggaran serta meningkatkan transparansi.
Senat AS yang dipimpin politikus Partai Republik juga menyusun paket aturan yang berfokus pada pelaporan, akuntabilitas, pelatihan, dan hubungan kepolisian.