Pembatasan tersebut berlaku untuk studi banding serta rapat-rapat lain yang masih bisa dilakukan secara online.
“Perjalanan yang dilakukan tanpa justifikasi jelas, kebutuhan operasional, atau relevansi program secara langsung juga akan dianggap tidak perlu," demikian isi memo.
Marcos juga menyerukan seluruh kantor pemerintah untuk menghemat dengan mengurangi konsumsi listrik dan pengeluaran bahan bakar.
“Semua lembaga dan instrumen pemerintah nasional, termasuk perusahaan milik atau yang dikendalikan pemerintah, harus mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar sebesar 10 hingga 20 persen," kata Marcos.