Dia mengatakan, penyelidik PBB tentang HAM di Myanmar Thomas Andrews menyerukan pertemuan khusus untuk menunjukkan kepada warga Myanmar mereka tidak sendirian di saat-saat menghadapi bahaya serta membutuhkan bantuan.
"Di atas segalanya, kami harus segera merespons penderitaan warga Myanmar dan situasi HAM yang memburuk dengan cepat di sana," kata Braithwaite, dikutip dari Reuters, Selasa (9/2/2021).
Puluhan ribu warga Myanmar turun ke jalan untuk menentang kudeta pada Senin pekan lalu.
Jenderal Min Aung Hlaing yang mengambil alih kepemimpinan Myanmar pascakudeta mengatakan, pemerintahannya akan mengadakan pemilu yang baru dan menyerahkan kekuasaan kepada juga pemenang. Dia berjanji akan memimpin Myanmar selama masa keadaan darurat yang berlangsung setahun ini dengan menerapkan demokrasi, berbeda dengan pemerintahan junta sebelumnya.