Penyelidikan itu berkaitan dengan dugaan pemberian keterangan palsu dalam dokumen pemerintah dan kemungkinan konspirasi. Petugas juga mendalami apakah Omar atau almarhum ayahnya berbohong mengenai usianya ketika memperoleh status kewarganegaraan AS pada 2000.
Omar membantah keras tuduhan tersebut. Dia menyatakan datang ke AS pada 1995 saat berusia 12 tahun dan memperoleh kewarganegaraan pada usia 17 tahun.
Melalui unggahan di media sosial X, Omar menuduh pemerintahan Trump menggunakan aparat penegak hukum federal untuk menargetkan lawan politiknya.
“Jangan salah, ini adalah upaya untuk menargetkan musuh politik dan mempersenjatai penegak hukum federal. Ini hanyalah eskalasi terbaru dalam kampanye intimidasi politiknya,” tulis Omar.
Sementara itu, surat kabar The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa pemerintahan Trump berupaya mencabut kewarganegaraan Omar sebelum mendeportasinya.
Omar merupakan perempuan keturunan Somalia pertama yang terpilih menjadi anggota DPR AS pada 2018 dan mulai menjabat pada 2019. Kasus ini menempatkannya di tengah perselisihan politik dengan Trump, sementara tuduhan pelanggaran imigrasi terhadapnya masih dalam proses penyelidikan.