NEW DELHI, iNews.id - India mendesak Twitter untuk menghapus puluhan cuitan yang mengkritik penanganan wabah virus corona. India mencapai rekor lonjakan harian kasus Covid-19 sepanjang pekan lalu, bukan hanya di level nasional, tapi global.
Juru bicara Twitter mengatakan beberapa cuitan sudah dihapus setelah muncul permintaan itu meski tak semua. Pemerintah India mengeluarkan perintah darurat untuk menyensor cuitan, sebagaimana disampaikan Twitter di databese Lumen, sebuah proyek Universitas Hrvard.
Perintah itu dikeluarkan pada 23 April lalu diungkap di Lumen, ada 21 tweet yang dibidik, di antaranya milik seorang anggota parlemen Revnath Reddy, seorang menteri di Negara Bagian Benggala Barat Moloy Ghatak, dan produser film Avinash Das.
India menggunakan dasar hukum yakni Undang-Undang Teknologi Informasi Tahun 2000 untuk menyensor cuitan. Namun tidak dijelaskan pasal apa dari UU itu yang digunakan sebagai landasan hukum.
Namun pemerintah biasanya menggunakan klausul pemblokiran akses publik ke informasi dalam upaya melindungi kedaulatan dan integritas nasional serta menjaga ketertiban umum.
"Begitu mendapat permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan peraturan Twitter dan hukum setempat," kata seorang juru bicara Twitter, dikutip dari Reuters, Senin (26/4/2021).
Jika melanggar aturan, lanjut dia, konten tersebut akan dihapus dari layanan. Hal yang sama juga akan diterapkan jika konten itu dianggap melanggar hukum yang berlaku di suatu negara meskipun tidak bersinggungan dengan aturan perusahaan.