Langkah tersebut memicu ketegangan antara lembaga hukum dan Istana Kerajaan Malaysia. Sultan Ibrahim bahkan memperingatkan, upaya menentang keputusan pengampunannya dapat dianggap sebagai pembangkangan terhadap titah raja.
Kejaksaan Agung pada Selasa (10/11/2026) kembali membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tinggi untuk meminta peninjauan terhadap perintah 6 November.
Hakim kemudian menerbitkan perintah pengganti yang memperjelas pelaksanaan tahanan rumah Najib.
Najib dapat memulai tahanan rumah setelah pengadilan mengatasi hambatan hukum yang sebelumnya menghalangi pemindahannya.
Terjerat Skandal Korupsi 1MDB
Najib Razak mulai mendekam di Penjara Kajang sejak 23 Agustus 2022 setelah Mahkamah Federal Malaysia menguatkan vonis bersalahnya dalam kasus SRC International, bekas anak perusahaan 1MDB.