Kanselir Jerman, Olaf Scholz. (Foto: Reuters)
Ahmad Islamy Jamil

BERLIN, iNews.id – Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak memiliki rencana untuk mengupayakan pergantian kekuasaan di Rusia. Hal itu disampaikan Scholz, menyusul pernyataan Presiden AS Joe Biden tentang Presiden Rusia Vladimir Putin, akhir pekan lalu.

Biden mengatakan bahwa Putin tidak bisa terus menjadi pemimpin Rusia lantaran kebijakannya menyerang Ukraina. Hal itu diutarakan kepala negara Amerika Serikat itu di ibu kota Polandia, Warsawa, Sabtu (26/3/2022).

“(Pergantian rezim di Ruisa) ini bukan tujuan NATO, juga bukan tujuan presiden AS,” kata Scholz dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran Jerman, ARD, Senin (28/3/2022).

Dia mengaku telah membahas masalah tersebut dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih. Kedua pemimpin sepakat bahwa pergantian rezim di Rusia bukanlah tujuan kebijakan NATO.

Scholz menjelaskan, Jerman mendukung penyebarluasan demokrasi di dunia ini. Akan tetapi, dia juga percaya bahwa proses itu mesti dikembalikan kepada masing-masing rakyat dan bangsa untuk memperjuangkannya.

Kanselir Jerman itu juga mengatakan, Jerman akan berupaya menghilangkan ketergantungan pada impor energi Rusia.

Pada Minggu (27/3/2022), sejumlah anak buah Biden juga sibuk membuat klarifikasi atau ralat atas pernyataan Biden yang menyebut Putin tidak bisa lagi terus berkuasa di Rusia. Beberapa di antaranya adalah Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dan Duta Besar AS untuk NATO, Julianne Smith.

Sementara itu, Senator dari Partai Republik, James Risch, yang duduk di Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, menyesalkan ucapan Biden tersebut. Menurut dia, pernyataan Biden kali ini sebagai “kekeliruan yang menghebohkan”. Dia pun berharap presiden AS tetap berbicara sesuai naskah saja.

“Kebanyakan orang yang tidak bergelut di jalur hubungan luar negeri tidak menyadari bahwa sembilan kata yang diucapkannya akan menyebabkan letusan (konflik) seperti yang mereka lakukan,” katanya kepada CNN, kemarin.

“Ini akan menyebabkan masalah besar,” ucap Risch.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan tentaranya untuk menyerang Ukraina sejak 24 Februari lalu. Dia menyebut  serangan ke negara tetangga itu sebagai operasi militer khusus untuk mendemiliterisasi dan “mendenazifikasi” Ukraina.

Operasi militer itu dilakukan Putin setelah Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) meminta bantuan Moskow untuk mempertahankan diri melawan pasukan Kiev. DPR dan LPR adalah dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina.


Editor : Ahmad Islamy Jamil

BERITA TERKAIT