Mencermati kehebohan ini, Departemen Pendidikan Tinggi menegaskan tidak akan mencampuri soal-soal ujian universitas negeri karena menghargai otonomi dengan akuntabilitas mereka.
Departemen menyatakan, sebenarnya di dalam materi ujian itu ada pertanyaan lain yang mungkin kontroversial, seperti terkait lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT). Namun departemen tetap pada pendirian yakni menghargai kebebasan setiap kampus negeri dalam membuat soal.
“Kami tidak akan ikut campur dalam pelaksanaan program akademik karena kami memegang konsep otonomi dengan akuntabilitas. Lewat hal ini, universitas bertanggung jawab sendiri kepada semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dan masyarakat," kata departemen, dikutip dari The Star, Senin (30/12/2019).
Dilanjutkan, setiap kampus memiliki sistem jaminan kualitas internal dan eksternal.
"Komite akademik dari setiap universitas bertanggung jawab atas standar akademik mereka," demikian isi pernyataan.
UniMAP, lanjut departemen, diharapkan memberikan klarifikasi ke publik mengenai masalah ini.
Pertanyaan tersebut diyakini terkait dengan kuliah Hubungan Etnis, sementara ujian diadakan pada Minggu (29/12/2019).