SEOUL, iNews.id - Pembaruan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Utara (Korut) membuat Korea Selatan (Korsel) ketar-ketir. Pemerintah dan kalangan pengamat di Seoul khawatir langkah Indonesia memperkuat kembali kerja sama dengan Korut berpotensi mengancam keamanan teknologi sensitif, terutama berkaitan dengan proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae, hasil kolaborasi kedua negara.
Kekhawatiran itu mencuat setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan kunjungan resmi ke Korut pada 10-11 Oktober lalu. Dalam kunjungan pertama pejabat Indonesia ke Korut dalam 12 tahun terakhir itu, kedua negara memperbarui nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat konsultasi bilateral di berbagai bidang, termasuk politik, sosial budaya, teknis, dan olahraga.
Meski Kemlu RI tidak menjelaskan secara rinci sektor teknis yang dimaksud, sejumlah pengamat di Seoul langsung mengaitkannya dengan keterlibatan Indonesia dalam proyek jet tempur KF-21. Mereka menilai kedekatan baru Jakarta dan Pyongyang bisa menjadi celah bagi kebocoran informasi strategis yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak lain, termasuk rezim Kim Jong Un yang sedang gencar mengembangkan kemampuan militer dan rudal nuklirnya.
“Indonesia telah lama memiliki kelemahan dalam mengelola informasi sensitif, dan masalah struktural ini menyebabkan gangguan dalam proyek KF-21,” ujar Yang Uk, peneliti senior di Asan Institute for Policy Studies, dikutip dari Korea Times, Sabtu (18/10/2025).
“Pemerintah Korsel juga tidak memiliki sistem pengawasan ketat terhadap transfer teknologi kepada Indonesia, sehingga risiko kebocoran tetap ada,” tambahnya.
Proyek Jet Tempur Bernilai Rp95 Triliun
KF-21 Boramae merupakan jet tempur generasi 4,5 yang dikembangkan bersama oleh Korea Aerospace Industries (KAI) dan Indonesia sejak 2015. Nilai proyek ini mencapai 8,1 triliun won atau sekitar Rp95 triliun. Sebagai imbalan atas pendanaan 20 persen, Indonesia akan memperoleh 48 unit jet tempur IF-X, varian lokal KF-21, beserta paket transfer teknologi (ToT) untuk membangun industri dirgantara nasional.
Namun, hubungan kedua negara sempat tegang akibat penundaan pembayaran kontribusi Indonesia beberapa kali. Pada Juni lalu, kedua pihak sepakat mengurangi porsi pendanaan RI menjadi sekitar 600 miliar won, dengan konsekuensi pengurangan akses terhadap teknologi inti pesawat.