LONDON, iNews.id - Presiden Rusia Vladimir Putin meneken peraturan presiden yang memungkinkan pemerintah bisa memecat bos perusahaan yang enggan mendukung perang Ukraina di bawah status darurat militer. Perusahaan yang diincar adalah produsen alat pertahanan.
Dengan peraturan baru ini ini, Kementerian Perindustrian Rusia bisa menunjuk pejabat dari luar untuk mengambil alih perusahaan.
Perusahaan pertahanan memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban, sesuai dengan kontrak. Mereka akan dihukum berat jika gagal menjamin pengiriman produksi sesuai waktunya.
Putin tak memperpanjang status darurat militer, namun menjadikan ekonomi dalam pijakan perang. Pabrik-pabrik yang memproduksi alat terkait pertahanan bekerja tiga shift sehari untuk memenuhi kebutuhan tentara.