Macron menolak keterlibatan Hamas dalam struktur pemerintahan Palestina di masa depan. Ia menekankan bahwa pemerintahan Palestina harus dibentuk tanpa campur tangan kelompok yang ia anggap radikal.
Hamas menentang syarat ini dengan alasan tak ada yang bisa mencampuri urusan dalam negeri Palestina. Selain itu Hamas pernah mengatakan akan membubarkan sayap militernya jika pemerintahan baru Palestina yang mencakup semua kepentingan berdiri.
Prancis menuntut reformasi menyeluruh terhadap Otoritas Palestina di Tepi Barat, termasuk dalam hal tata kelola, transparansi, dan legitimasi politik.
Macron menyebut bahwa Palestina harus secara resmi mengakui keberadaan negara Israel dan hak Israel untuk hidup dalam kondisi yang aman.
Syarat terakhir yang diajukan adalah pembentukan arsitektur keamanan baru di kawasan Timur Tengah, yang menurut Macron penting untuk menjamin stabilitas jangka panjang, meski belum dijelaskan secara rinci bentuknya.