4. Pembentukan Kepolisian Palestina di Gaza
Draf juga mengatur pembentukan pasukan kepolisian Palestina terlatih yang akan membantu keamanan perbatasan Gaza. Bagi sayap kanan Israel, ini dipandang sebagai langkah awal pengembalian kontrol Palestina atas wilayah tersebut.
Menteri-menteri sayap kanan Israel menolak negara Palestina, yakni Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Luar Negeri Gideon Saar, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir. Mereka mengeluarkan pernyataan yang menolak draf resolusi tersebut.
Keempatnya secara terbuka menolak pembentukan negara Palestina dalam bentuk apa pun. Karena itu, setiap frasa dalam draf resolusi yang berpotensi mengarah ke pengakuan negara Palestina dianggap sebagai ancaman strategis.
Upaya Israel Melobi AS dan Negara Arab
Ajudan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama pejabat Kementerian Luar Negeri Israel dikabarkan telah berdiskusi intens dengan tim Presiden AS Donald Trump serta para pemimpin Arab untuk menekan perubahan frasa tersebut.
Mereka berargumen bahwa Otoritas Palestina tak akan mampu memenuhi syarat reformasi menyeluruh yang ditetapkan AS untuk mendirikan negara Palestina. Namun meski demikian, Israel tetap ingin memastikan bahwa draf final tidak membuka celah bagi terbentuknya negara tersebut.
KAN tidak menyebutkan format alternatif yang diinginkan Israel, tetapi tekanan diplomatik itu menunjukkan tingginya kekhawatiran di Tel Aviv.