TEL AVIV, iNews.id - Menjelang voting penting di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terkait resolusi perdamaian di Jalur Gaza, Israel dikabarkan panik dan berupaya keras menekan Amerika Serikat (AS) agar mengubah sejumlah poin krusial dalam draf yang dinilai dapat membuka jalan bagi terbentuknya negara Palestina tersebut.
Voting atas draf resolusi yang diusulkan AS itu dilakukan Senin (17/11/2025) waktu New York. Namun sesaat sebelum pemungutan suara, Israel disebut melakukan “upaya menit terakhir” untuk memperhalus dan merevisi teks yang dianggap berbahaya bagi masa depan agenda politik mereka.
Frasa Paling Ditakuti Israel
Media Israel KAN, mengutip sumber pejabat senior, melaporkan Pemerintah Israel meminta AS mengubah atau memperhalus frasa “penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina” dalam draf.
Tel Aviv khawatir, jika kalimat itu disahkan tanpa modifikasi, resolusi akan menegaskan pijakan legal baru yang dapat mendorong komunitas internasional mengakui negara Palestina dalam waktu dekat. Para pejabat Israel secara blak-blakan menyebut redaksi tersebut “berbahaya” karena bisa memicu konsekuensi politik yang tidak dapat diprediksi.
Isi Draf Resolusi yang Membuat Israel Gerah
Berikut poin-poin utama dalam draf resolusi yang diusulkan AS, poin yang disebut paling menakutkan bagi Israel:
1. Jalan menuju Negara Palestina
Draf menyatakan bahwa setelah Otoritas Palestina menjalankan reformasi menyeluruh, “persyaratan akhir mungkin tersedia bagi jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina.”
Frasa ini dianggap Tel Aviv sebagai legitimasi langsung terhadap solusi dua negara.
2. AS akan Memulai Dialog Politik Israel-Palestina
Naskah tersebut menyebutkan Washington akan memulai dialog antara Israel dan Palestina guna membangun “cakrawala politik” bagi koeksistensi damai, sesuatu yang selama bertahun-tahun dihindari pemerintahan Netanyahu.
3. Pengerahan pasukan multinasional di Gaza
Draf menyerukan pembentukan pasukan multinasional di Gaza sebagai bagian dari gencatan senjata Israel-Hamas yang mulai berlaku 10 Oktober.
Tugas pasukan ini akan adalah bekerja sama dengan Israel dan Mesir, menstabilkan Gaza, menggantikan pemerintahan Hamas, dan mengisi kekosongan pasukan Israel.
Tel Aviv khawatir pengaturan ini bisa membatasi kebebasan operasional militernya di Gaza.