BAGHDAD, iNews.id – Parlemen Irak pada Senin (12/6/2023) ini menyetujui APBN 2023 sebesar 198,9 triliun dinar (sekitar Rp2.255 triliun). Dalam anggaran tersebut, Baghdad mencatatkan rekor pengeluaran untuk gaji pegawainya, di samping berbagai proyek pembangunan untuk bangkit dari kehancuran akibat perang.
Defisit anggaran Irak tahun lalu diperkirakan mencapai rekor 64,36 triliun dinar, lebih dari dua kali lipat defisit anggaran terakhir pada 2021, menurut dokumen anggaran dan anggota parlemen.
Menurut anggota Parlemen Irak, penyusunan anggaran tahun ini didasarkan pada asumsi harga minyak 70 dolar AS per barel dengan proyeksi ekspor minyak sebesar 3,5 juta barel per hari (bph), termasuk 400.000 bph dari wilayah semi-otonom Kurdistan.
APBN Irak 2023 pun menetapkan nilai tukar pendapatan minyak dalam dolar AS sebesar 1.300 dinar per dolar. Kebijakan ini akan tetap berlaku hingga 2025, meski dapat diubah, termasuk harga minyak yang digunakan mengingat ketergantungan Irak yang hampir seluruhnya pada pendapatan minyak.
APBN tahun ini juga menambahkan lebih dari 500.000 pegawai negeri baru. Perekrutan pegawai publik ini sebenarnya bertentangan dengan rekomendasi dari banyak pengamat yang mengatakan Irak harus memperketat kebijakan fiskal.
Anggota Komite Keuangan Parlemen Irak, Mohammed Nouri, mengatakan kepada Reuters bahwa ada lebih dari satu juta pekerja sektor publik yang harus digaji oleh negara, termasuk kontraktor, karyawan harian, dan staf penuh waktu.