Anggota Komite Keuangan Parlemen Irak, Mohammed Nouri, mengatakan kepada Reuters bahwa ada lebih dari satu juta pekerja sektor publik yang harus digaji oleh negara, termasuk kontraktor, karyawan harian, dan staf penuh waktu.
Ahmed Tabaqchali, seorang peneliti tamu di London School of Economics Middle East Center, menyebutkan jumlah pegawai baru di Irak sekitar 600.000 orang. Menurutnya, ini akan menaikkan total biaya gaji dan pensiun pegawai negeri menjadi lebih dari 58 miliar dolar AS (76 triliun dinar).
“Semakin Anda meningkatkan pengeluaran semacam ini, semakin Anda meningkatkan kerentanan Anda. Harga minyak harus semakin tinggi hanya untuk mempertahankan pengeluaran yang melumpuhkan dan akan menyebabkan semakin banyak pinjaman,” katanya.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam catatan 31 Mei menyatakan, kenaikan tagihan upah pegawai publik akan berkontribusi pada peningkatan defisit dan tekanan keuangan, kecuali kenaikan besar dalam harga minyak.
Untuk mencapai titik impas, Irak membutuhkan harga minyak setidaknya 96 dolar AS per barel. Sementara harga rata-rata pada Mei adalah 71,3 dolar AS per barel.
“Kebijakan fiskal yang lebih ketat diperlukan untuk memperkuat ketahanan dan mengurangi ketergantungan pemerintah pada pendapatan minyak sambil menjaga kebutuhan belanja sosial yang kritis,” kata IMF.
APBN Irak 2023 seharusnya disahkan sebelum awal tahun ini. Akan tetapi, sering kali anggara tahunan di negara itu ditunda pengesahannya atau tidak disahkan sama sekali karena ketidakstabilan dan perselisihan politik.