Memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi selama konflik.
Mencabut sanksi terhadap Iran.
Mencairkan aset Iran yang dibekukan.
Zolghadr menegaskan tuntutan tersebut bukan sekadar posisi pemerintah, melainkan mencerminkan kehendak rakyat Iran. Dia merujuk pada demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama enam hari terakhir sebagai salah satu dasar sikap Teheran.
"Dewan Keamanan Nasional Tertinggi tidak akan mundur dari tuntutan-tuntutan ini, baik dalam situasi perang maupun perundingan," ujar Zolghadr, seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (9/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan ketika perundingan mengenai masa depan pelayaran melalui Selat Hormuz masih menemui jalan buntu. Selat tersebut merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia karena menjadi lintasan penting bagi kapal-kapal pengangkut minyak dan komoditas energi.
Iran dan AS sebelumnya menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 17 Juni melalui mediasi Pakistan dan Qatar. Kesepakatan tersebut mengakhiri perang yang berlangsung sejak 28 Februari.
Namun, pelaksanaan MoU terhenti pada 7 Juli setelah Iran dan AS saling menuduh melanggar ketentuan kesepakatan. Salah satu persoalan paling krusial adalah status dan pengelolaan pelayaran melalui Selat Hormuz.