Dalam bagian tanya jawab, OpenAI menjelaskan beberapa isu krusial:
Apakah AI dapat digunakan untuk senjata otonom?
Tidak. Dengan arsitektur cloud dan pengawasan yang tetap aktif, OpenAI menyatakan hal tersebut tidak dimungkinkan dalam kerangka kontrak.
Apakah AI bisa dipakai untuk pengawasan besar-besaran?
Tidak diperbolehkan, baik secara kontraktual maupun hukum yang berlaku.
Apakah model diberikan tanpa pembatasan?
Tidak. Semua guardrails tetap aktif dan berada di bawah kendali OpenAI.
Bagaimana jika hukum berubah?
Kontrak mengacu pada hukum yang berlaku saat ini, namun tetap mengharuskan penggunaan yang selaras dengan standar hukum yang sah.
OpenAI menyampaikan bahwa mereka menilai Amerika Serikat menghadapi tantangan dari aktor global yang juga mengembangkan dan memanfaatkan AI dalam sistem militer. Dengan menyediakan model yang diklaim memiliki pengamanan kuat, OpenAI menyatakan dapat membantu memastikan penggunaan AI tetap berada dalam kerangka hukum dan etika.
Perusahaan juga menekankan bahwa mereka meminta agar akses ke lingkungan classified tersedia bagi perusahaan AI lain, guna menghindari eksklusivitas.
Perjanjian ini menandai fase baru dalam hubungan antara industri AI dan sektor pertahanan. Untuk pertama kalinya, OpenAI secara terbuka merinci batasan dan mekanisme pengawasan dalam kerja sama militer bersifat rahasia.
Di satu sisi, kerja sama ini menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap peran strategis AI generatif. Di sisi lain, hal ini memicu diskusi luas mengenai transparansi, etika, dan tata kelola AI dalam konteks keamanan nasional.
OpenAI menutup pengumumannya dengan menegaskan komitmen untuk menjaga agar teknologi AI digunakan secara bertanggung jawab, tidak melanggar hukum, dan tidak melewati batas etis yang telah ditetapkan.