Langkah ini dilakukan di tengah kekacauan politik di Israel setelah pemilihan umum pada April dan September berakhir dengan jalan buntu.
Baik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekutu seperti Bennett, maupun lawan-lawan mereka, tidak mendapatkan kursi parlemen yang cukup untuk membentuk koalisi.
Anggota parlemen kini memiliki waktu hingga 11 Desember untuk menemukan solusi atau parlemen dibubarkan sekali lagi.
Permukiman Tepi Barat Israel dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional dan ditentang dengan sengit oleh Palestina.