Human Rights Watch (HRW) menyatakan, keputusan Airbnb ini adalah langkah positif dan mereka mendesak perusahaan pariwisata lain, seperti Booking.com, untuk melakukan hal serupa.
"Warga Israel dan asing dapat saja menyewa properti di daerah pemukiman, tetapi pemegang kartu identitas Palestina dilarang, di mana pemilik Airbnb tidak memiliki pilihan selain mendiskriminasi tamu berdasarkan kewarganegaraan atau asal suku," demikian pernyataan HRW, yang bermarkas di New York, seperti dilaporkan BBC, Rabu (21/11/2018).
Di masa lalu, Airbnb dikecam pejabat Palestina dan pegiat HAM karena mengizinkan iklan rumah untuk disewa di permukiman Israel.
Meskipun demikian, para pemimpin dan organisasi Israel mengecam langkah itu.
Dewan Yesah, yang mewakili para pemukim Israel, menuduh Airbnb menjadi wadah politik.
"Keputusan itu adalah hasil perasaan anti-Yahudi dan penyerahan diri kepada terorisme, atau kedua-duanya," kata Dewan Yesah.