Belum cukup, UU yang baru menetapkan staf UNRWA tidak akan menerima visa diplomatik.
Dengan disahkannya UU tersebut, kementerian luar negeri dan dalam negeri Israel tidak akan mengeluarkan visa masuk kepada staf UNRWA. Bea cukai Israel juga tidak akan menangani barang impor dari badan tersebut serta mencabut pengecualian pajak.
UNRWA jelas akan kehilangan status diplomatik dan kekebalan yang dimilikinya sejak 1967.
Israel Bisa Diusir dari PBB
Pejabat senior Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel sebelumnya memperingatkan, jika undang-undang tersebut disahkan dalam pembahasan kedua dan ketiga, keanggotaan Israel di PBB bisa dicabut sementara karena melanggar Piagam PBB.
Dalam pernyataan bersama, Menlu Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris mendesak Israel untuk membatalkan UU tersebut. Mereka khawatir krisis kemanusiaan di Gaza akan terus meningkat.
Serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan 43.000 lebih, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu lebih dari 101.100 lainnya luka.
Serangan Israel juga membuat hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi, hidup terkatung-katung di bawah ancaman pembunuhan yang bisa datang kapan saja, kekurangan makanan dan air bersih, tak mendapat akses terhadap obat-obatan dan layanan medis.