GAZA, iNews.id - Israel menutup semua akses masuk bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sejak Minggu (2/3/2025), beberapa jam setelah gencatan senjata tahap pertama berakhir. Padahal denyut nadi masyarakat Gaza sangat bergantung dari bantuan yang masuk.
Israel dan Hamas belum menyepakati gencatan senjata tahap kedua. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin memperpanjang gencatan senjata tahap pertama yang bisa diperbarui setiap pekan. Netanyahu enggan masuk ke gencatan senjata tahap kedua yang mengarah pada penghentian perang secara permanen.
Hamas menilai perpanjangan gencatan senjata tahap pertama yang diusulkan Israel hanya akal-akalan untuk melanjutkan perang kembali setelah semua sandera mereka dibebaskan. Saat ini masih ada 58 sandera Israel tersisa di Gaza, sebagian besar telah tewas.
Pemerintah Otoritas Palestina memperingatkan larangan masuk bagi bantuan ke Gaza akan memicu bencana kemanusiaan. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan Israel guna memastikan aliran bantuan yang berkelanjutan ke Gaza, terlebih selama bulan Ramadhan.
Sikap Israel tersebut dinilai sebagai bentuk politisasi bantuan dan memanfaatkaanya sebagai alat pemerasan agar para pejuang mengikuti keinginan negara Yahudi tersebut.
"Tindakan seperti itu hanya memperdalam penderitaan lebih dari 2 juta warga Palestina (Gaza) yang telah mengalami genosida dan pengungsian," bunyi pernyataan, seperti dikutip dari Anadolu, Senin (3/3/2025).
Kelompok perlawanan Palestina Hamas juga mengecam penghentian bantuan tersebut dengan menyebutnya sebagai bentuk pemerasan murahan, kejahatan perang, serta pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata.
Gencatan senjata tahap pertama berlaku sejak 19 Januari selama 42 hari atau berakhir pada Sabtu (1/3/2025). Netanyahu mengusulkan perpanjangan gencatan senjata tahap pertama selama Ramadhan sembari melanjutkan pertukaran tahanan. Namun dalam proposal yang diajukan Israel tak ada imbalan apa pun, termasuk kewajiban untuk mematuhi kewajiban militer dan kemanusiaan.